Redenominasi Rupiah - Uang Turun Nilai

Redenominasi Rupiah Bisa Kacaukan Ekonomi
Nilai tukar uang turun
Ekonom Danareksa Reseach Institute, Purbaya Yudhi Sadewa, menilai rencana Bank Indonesia (BI) mengurangi nilai mata uang tanpa nilai dari uang tersebut (redenominasi) rupiah dapat mengacaukan sistem ekonomi jika tidak dilakukan sosialisasi yang baik.

Menurutnya, BI membutuhkan sosialiasi yang luar biasa agar semua masyarakat paham. Padahal, masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai tingkatan ekonomi dan pendidikan. Purbaya menilai, BI selama ini lemah dalam hal sosialisasi.


Dia menambahkan, ditakutkan masyarakat malah akan khawatir nilai uangnya terpotong, padahal tidak. "Nantinya, orang akan beramai-ramai menukarkan rupiah ke dolar, karena pemerintah AS menjamin dolar yang telah dikeluarkan tidak akan diganti dan dikurangi," ujarnya.

Jika sudah begitu rupiah bisa terpuruk. Dalam situasi rupiah yang tenang, sebaiknya BI tidak melakukan redenominasi karena dapat membingungkan masyarakat.



Menurutnya, tidak mudah untuk menciptakan sistem yang baru. Selain itu, ia tidak melihat keuntungan yang diperoleh dalam melakukan redenominasi. Hal itu, karena sistem pembayaraan saat ini bisa diterima masyarakat.

Sementara itu, pemerintah juga tampak terkejut dengan rencana Bank Indonesia melakukan rencana redenominasi rupiah.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo menuturkan, dirinya belum mendengar rencana BI tersebut dan justru bertanya kepada wartawan. "Ah nggak mungkin, masa sih," Ujar Agus di Menko Perekonomian Jakarta, Senin.

Dia berjanji, akan membicarakan dengan BI untuk membahas wacana tersebut. Namun tampaknya, Agus belum bisa memahami wacana BI. "Maksudnya dia (BI) mungkin mengeluarkan uang koin. Aku bahas dengan BI dulu ya, aku tidak tahu ya maksud kalian apa," katanya.

Begitu halnya dengan Menko Perekonomian Hatta Rajasa ketika ditanya mengenai Redenominasi. Dirinya mengaku belum pernah mendengar hal tersebut. "Saya belum merespon sesuatu yang belum saya paham," ujarnya.

Tak Usah Terpengaruh Redenominasi
Wakil Presiden Boediono meminta masyarakt untuk tenang dan tidak terpengaruh adanya isu redenominasi yang belakangan ini ramai diperbincangkan.

"Soal redenominasi itu study Bank Indonesia dan memang domain dari BI dan ini prosesnya masih berlanjut terus, kita tunggu saja," ujar Wapres Boediono saat mengelar jumpa pers di Istana Wapres, Selasa (3/8/2010).

Redenominasi merupakan penyederhanaan penyebutan satuan harga maupun nilai mata uang. Dan redenominasi, dilakukan saat ekonomi sedang stabil, sedang tumbuh dan tingkat inflasi terkendali.

"Yang penting saat ini menjaga ketenangan, stabilnya ekonomi moneter kita. Tidak berpengaruh soal inflasi serta kurs kita tetap stabil, itu yang utama menjaga ketenangan," katanya.

Karena sifatnya masih study, maka pemerintah belum melakukan kebijakan soal redenominasi tersebut. Bahkan Boediono menegaskan untuk tidak melakukan redenominasi dalam waktu dekat ini. Kendati redenominasi pernah dilakukan di Negara Turki.

"Ini kan proses policy dan harus dibicarakan dengan pemerintah dan akan melalui proses yang panjang. Yang penting menjaga ketenangan," tegasnya. (Tribunnews/yon)

Para bankir menilai, Bank Indonesia (BI) tak akan gegabah menerapkan redenominasi rupiah. Meski sebagian pihak menilai ide redenominasi terlalu dini dan disampaikan tanpa konsep dan kerangka implementasi yang rinci.

Managing Director Treasury & Financial Institution Asset Management PT Bank Mandiri Tbk (Mandiri) Thomas Arifin yakin BI akan melakukan sosialisasi. "Masyarakat jangan panik," katanya, kepada KONTAN, Selasa (3/8/2010).

Presiden Direktur Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Subarjo Joyosumarto malah menilai redenominasi rupiah adalah ide bagus. Dia mencontohkan beberapa negara, seperti Malta, Siprus, dan Irlandia yang melakukan redenominasi meski dengan alasan penyatuan mata uang Uni Eropa.

"Contoh lain di Turki. Sekarang ekonomi jadi efisien, administrasi perbankan lebih simpel, harga-harga dalam nominal yang lebih kecil, dompet lebih ringan, percetakan uang lebih efisien," papar Subarjo.

Thomas menambahkan, ada dua fungsi redenominasi. Redenominasi yang dilakukan saat inflasi sangat tinggi, sehingga bisa menjadi instrumen mengendalikan inflasi. Lainnya, redenominasi untuk menyederhanakan transaksi.

Redenominasi memang membutuhkan waktu dan sosialisasi yang cukup lama. Turki mempersiapkan mulai tahun 1994 dan pelaksanaannya baru 2005. Redenominasi, lanjut Thomas, membuat ekonomi Turki lebih stabil dan berhasil menekan inflasi menjadi single digit. Juga membuat nilai tukar turki lira lebih stabil terhadap euro.

Untuk Indonesia, mungkin bisa sukses karena inflasi relatif stabil dan rendah. Sebagai informasi, saat ini rupiah adalah mata uang yang memiliki pecahan terbesar kedua di dunia, yakni Rp 100.000. Di atasnya ada Vietnam dengan pecahan 500.000 dong.

Cuma, Wakil Direktur Utama PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaatmadja mengingatkan, BI harus ingat pentingnya monitoring terhadap inflasi. "Harus lebih ketat setelah redenominasi dilakukan. Memang, penerapannya positif. Misalnya untuk menghemat storage komputer," tutur Jahja. (Andri Indradie/Kontan)